MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta – Untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020 yang sesuai protokol kesehatan, penanganan penyebaran pandemi Covid-19, TNI-Polri dengan KPU dan Bawaslu harus bersinergi.
Penegasan ini dikemukkaan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin. “Kesuksesan Pilkada membutuhkan dukungan seluruh pihak. Kita berharap peran serta seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya di Jakarta, Senin (7/12/2020).
Menurut Azis hal itu penting dalam melakukan pengawalan serta pengawasan secara aktif dalam rangka mengawal jalannya demokrasi. Legislator dari Fraksi Golkar ini pun memaparkan, melalui Perppu No. 2 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan Pilkada akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2020.
Pesta demokrasi ini akan digelar dalam hitungan hari. Pemungutan suara serentak akan berlangsung di 270 wilayah di Indonesia, 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Tak hanya itu, Azis juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal Pilkada.
“Aparat keamanan harus dapat mendeteksi dini hal-hal yang berpotensi untuk mengganggu suksesnya pelaksanaan Pilkada. Misalnya, memerangi berita bohong (hoax) yang beredar di masyarakat, menghindari konflik pada saat pemungutan suara, penegakan protokol kesehatan,” cetusnya.
Urai Azis, berbeda dengan Pilkada sebelumnya, pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 kali ini, KPU sebagai pihak penyelenggara menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak.
Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagai peraturan pelaksana agar penyelenggaraan Pilkada tidak menciptakan klaster baru penyebaran Covid-19.
“Pelaksanaan tahapan Pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat, penyelenggaraannya pun juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas,” tandasnya.
Penulis : Riza Surbakti
