MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta – Delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out dari Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12). Aksi dilakukan sebelum Fraksi PSI menyampaikan pandangan mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Aksi ini diawali oleh anggota Fraksi Partai Golkar, Jamaludin yang kemudian diikuti oleh anggota dewan lainnya. Alhasil, seluruh anggota yang hadir kecuali Fraksi PSI meninggalkan ruang rapat paripurna. Para anggota dewan baru kembali ke dalam ruang rapat setelah PSI rampung menyampaikan pandangannya.
Usai rapat paripurna, Jamaludin menyampaikan alasannya melakukan aksi walk out. Ia mengaku kecewa dengan sikap PSI yang inkonsisten terkait Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021.
“Ini kan tidak konsisten, nah kami tidak mau nanti pandangan umum ini dibacakan kemudian dibantah lagi oleh partainya. Ya kan percuma saya dengerin,” kata Jamaludin kemarin.
RKT DPRD DKI Jakarta sempat menjadi sorotan, lantaran DPW PSI Jakarta menolak RKT, karena menganggap ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota dewan. Akan tetapi, dalam rapat-rapat pembahasan, anggota Fraksi PSI di DPRD justru ikut dalam pembahasan dan menyetujui RKT.
Jamaludin menegaskan, RKT diputuskan secara kolektif. Menurutnya, Fraksi PSI juga tak pernah menolak kesepakatan soal hal tersebut.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, aksi walk out anggota dewan itu sekadar ingin mengoreksi sikap PSI terkait polemik RKT. Taufik mengatakan, seharusnya sejak awal PSI mengetahui jika fraksi di DPRD merupakan kepanjangan partai.
“Karena kami enggak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besok bunyinya lain. UU kan bilang bahwa fraksi kepanjangan partai. Jadi harusnya suara fraksi, suara partai,” kata Taufik, seperti dilansir CNN.
Taufik menegaskan, aksi walk out kemarin merupakan spontanitas. Anggota dewan yang lain hanya mengikuti tindakan yang dimulai oleh Jamaludin.
