MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta – Prihatin terhadap nasib wong cilik yang tanahnya hilang akibat dirampas para mafia tanah, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mengusulkan digelarnya ‘Acara Adu Data’ secara live di televisi.
Dengan cara ini, siapa saja yang terlibat dalam jaringan mafia tanah di Tanah Air akan terbongkar. Usulan ini disampaikan Sekjen FKMTI, Agus Muldya.
Kasus mafia tanah di Indonesia menjadi sorotan setelah keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Pati Djalal menjadi korban dari mafia tanah. Sertifikat tanah ibu Dino, Zurni Hasyim, telah berubah kepemilikan.
Agus percaya, kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bakal mampu menuntaskan kasus mafia tanah yang makin menggila.
“Kita percaya, dan berharap tidak ada yang masuk angin,” kata Agus Muldya kepada awak media melalui sambungan selulernya, Senin (1/3/2021).
FKMTI berharap respon cepat polisi terhadap kasus mafia tanah yang menimpa Dino, juga dilakukan pada kasus rakyat biasa, yang jumlahnya lebih banyak.
FKMTI pun mengusulkan adu data secara terbuka di televisi. Dengan adu data, akan terlihat siapa yang benar dan yang salah, serta siapa saja yang terlibat dalam jaringan mafia tanah.
“Adu data adalah jalan pembuka dari solusi perampasan tanah,” jelasnya.
Dia menjabarkan, dalam adu data nanti, cukup 5-7 kasus yang diangkat. Beberapa nara sumber yang kredibel dihadirkan. Mulai dari Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkpolhukam Mahfud MD, Menpan RB Tjahyo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Ahli Hukum Pidana UI Prof Mudakir , Ahli Hukum Pertanahan Prof Maria Sumardjono, dan mantan Komisioner KPK Busro Muqodas.
Sebelumnya FKMTI mendesak agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka data awal proses penerbitan sertifikat yang belakangan banyak yang tumpang tindih, banyak sertifikat ganda.
Untuk menampung berbagai kasus tanah yang menimpa rakyat kecil, Agus Muldya dan kawan-kawan sudah membuka website www.fkmti.com.
Berdasarkan data yang dilaporkan, beberapa permasalahan yang dilaporkan diantaranya adalah penggusuran sejumlah tanah yang memiliki sertifikat hak milik, HGB, dan sudah berdasarkan Kepres. Masalah lain, ada tanah-tanah bersertifikat lainnya yang diambil alih dengan sertifikat palsu.
“Proses adu data ini untuk membuka kebuntuan. Sehingga Presiden Joko Widodo sampai dua kali mengadakan rapat terbatas soal penyelesaian persoalan di pertanahan ini,” papar Agus.
Agus menjelaskan, dengan buka data maka para korban mafia tanah akan membantu secara langsung. Karena dengan korban terlibat langsung, akan mudah bagi para penegak hukum untuk membaca peta pola perampasan tanah dan jaringan mafianya. Kemudian dengan hadirnya para tokoh itu akan lebih memudahkan membuka kotak pandoranya.
“Ini bukan spal benar-benaran. Tetapi dengan dilakukannya buka data live ini, akan banyak yang terbuka, berbagai proses penyelesaian lebih luas dan lebih lanjut,” tutup Agus.
Tim Redaksi
