MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta – Kudeta militer pada awal Februari atas pemimpin sipil Aung San Suu Kyi mengundang perhatian dunia Internasional. Sejumlah masyarakat Myanmar menggelar aksi protes terhadap kudeta militer Myanmar dengan menggelar aksi turun ke jalan.
Akibat demo yang digelar, sejumlah pasukan militer Myanmar menahan dan menembak rakyat sipil yang tidak berdosa. Sedikitnya, sekitar 50 orang para demonstran tewas.
Aktivis burun Rekson Silaban mengatakan ada masalah di ASEAN, karena tidak bisa menjatuhkan sanksi dan kutukan kepada Junta militer. “Hal itu, karena ada kesepakatan bersama untuk tidak intervensi masalah dalam negeri,” tukas Rekson dalam diskusi Webinar Internasional yang digelar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Mahasiswa Kristen Australia, bertajuk “The Myanmar Coup and the Threat To Democracy” (Kudeta Myanmar dan Ancaman Demokrasi), baru-baru ini.
Lebih lanjut Rekson berharap kepada dunia Internasional, sem untuk tidak melakukan hubungan bisnis atau investasi dalam rantai pasokan dengan perusahaan yang dimiliki dan terkait dengan militer Myanmar.
Namun, terang Rekson, dunia internasional harus hati-hati untuk menjatuhkan sanksi karena akan banyak buruh yang akan kehilangan pekerjaan.
Sekretaris Jendral Asia-Pasifik (WSCF-AP) Fanny mengatakan, gerakan-gerakan protes bisa di mulai dari gerakan-gerakan kecil yang di pelopori oleh anak-anak muda seperti kegiatan protes yang kreatif melalui penggunaan media sosial (internet). Menurutnya, hal ini berkaca pada pengalaman yang ikut terlibat dalam demo-demo di Hongkong, Taiwan dan Thailand beberapa tahun yang lalu.
Sementara itu dari Gerakan Mahasiswa Kristen (SCM) Myanmar yang dari awal menolak kudeta militer, meminta kepada seluruh teman-teman gerakan mahasiswa atau Internasional untuk membantu menyuarakan kepada pemerintah setempat untuk mengagalkan rencana militer dan jangan memberikan bantuan dana kepada militer.
Mereka juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Indonesia (GMKI) dan Australia menjadi pelopor acara diskusi webinar ini.
Dari Australia Andika Mongilala bersama dengan Rekson Silaban, setuju harus ada gerakan solidaritas di pelopori oleh Mahasiswa Kristen di setiap negara dan segera membuat petisi online dan mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan protes secara damai disetiap depan perwakilan kantor Kedutaan Myanmar atau online dan World Student Christian Movement membantu membuka paypal account untuk pencarian dana dan membantu gerakan-gerakan solidaritas di Myanmar.
Pembicara dari Gerakan Mahasiswa Autralia John Biswas mengatakan bahwa semua orang di lahirkan sederajat dan bebas, oleh karena itu demokrasi adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang tersedia yang menjanjikan emansipasi kepada semua orang tanpa terkecuali.
Ketua umum pengurus pusat GMKI, yang diwakili Bendahara Umum Novelin Silalahi mengatakan bahwa Posisi militer nasional dalam sebuah negara pastinya mempunyai peran yang sangat penting sebagai pelindung negara dari berbagai macam ancaman, terutama ancaman militer.
Lanjutnya, militer mempunyai peran sebagai pertahanan suatu negara, dengan kata lain, militer mempunyai tugas di bidang pertahanan (defense). Dalam hubungan militer dengan sipil dapat diasumsikan bahwa militer dibentuk guna membantu serta menopang dalam pemerintahan sipil.
Namun, terang Novelin, dengan tujuan utamanya adalah untuk bertempur sebagai alat pertahanan negara. Militer tidak boleh ikut campur dengan hal – hal yang berkaitan dengan pemerintahan sipil (non – militer) tidak boleh juga ikut campur mengenai urusan militer.
Penulis: Ralian
