MIMBARPUBLIK.COM, Kepri – Gubernur, H. Ansar Ahmad mengatakan, potensi jasa labuh jangkar yang nantinya akan diterima oleh Pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan digunakan untuk membangun daerah agar lebih cepat maju dan masyarakat bisa sejahtera.
Gubernur pun berniat disamping pendapatan labuh jangkar serta dengan tambahan fiskal yang di dapat, nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur kemudian mendorong investasi masuk sehingga bermanfaat untuk masyarakat.
Hal tersebut di jelaskan Gubernur Ansar Ahmad saat memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pengawas Pelaksanaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Jum’at (12/03/21) kemarin.
Sebelumnya Gubernur Ansar Ahmad menguraikan bahwa beberapa hari yang lalu dirinya melakukan pertemuannya Menko Marves Luhut B Panjaitan bersama Deputi Menko Marves serta Penasihat Khusus Menko Marves Marsetio dalam rangka membahas tindak lanjut jasa labuh jangkar.
Bapak Menko Marves berpesan kepada saya untuk membentuk Satgas guna penertiban kapal-kapal yang berlabuh diluar kawasan jasa labuh jangkar. Beliau juga tegaskan bahwa tidak ada satupun boleh terutama kapal asing berlabuh diluar labuh jangkar, semua wajib berlabuh jangkat dititik yang telah ditetapkan,” ujarnya menyampaikan pesan Menko Marves.
Menindaklanjuti pesan Menko Marves tersebut maka dirinya telah memerintahkan dinas terkait untuk melakukan penyusunan draft awal Pembentukan Satgas Pengawas Pelaksanaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
“Kemarin kita susun SK Satgas labuh Jangkar. Kita sampaikan dahulu. Nanti ada unsur belum masuk mohon pendapat dan saran. Karena labuh jangkar ini merupakan aktivitas yang baru pertama kali kita lakukan maka terus kita lakukan evalusi dan penyempurnaan kedepannya. Jika telah sempurna pada Kamis (18/03) nanti akan kita serahkan ke Menko Marves ketika datang ke Batam,” ucapnya.
Intinya menurut Gubenur Ansar, Pemerintah Pusat melalui Menko Marvest sangat mendukung daerah untuk bertindak kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru untuk menambah pendapatan asli daerah. “Pesan Pak Menteri sebanyak apapun potensi laut, gunakan dan optimalkan kebermanfaatannya untuk daerah. Karena pusat sudah berikan dukungan, maka kita juga harus cepat bertindak,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Ansar Ahmad kembali menyampaikan potensi yang bisa didapatkan dari aktivitas labuh jangkar di Kepulauan Riau ini karena dalam hitungan harian saja 350 sampai dengan 400 kapal yang melintas selat malaka. Dari jumlah tersebut jika 5 persen saja atau 20 kapal dengan bobot 50.000 GT memanfaatkan jasa labuh jangkar maka potensi yang kita dapatkankan adalah 1 juta GT perhari. Jika kalikan dengan Rp 700,- yang mejadi hak pemerintah Daerah, maka dalam satu hari kita bisa mendapatkan 700 juta atau 200 miliar setahun.
“Saya yakin kalau kita bisa tertibkan kapal yang labuhnya diluar area labuh jangkar maka maka penghasilan kita bisa lebih dari itu. Bahkan bisa meningkat 10 persen saja maka akan ada tambahan fiskal 400 milyar pada APBD kita,” jelasnya.
Ke depan, untuk menambah daya tarik agar kapal-kapal yang melewati Selat Malaka ini mau menggunakan ruang laut di Kepulauan Riau untuk melabuhkan kapalnya, maka dirinya akan melakukan pertemuan khusus dengan para operator jasa labuh untuk mendengarkan masukan untuk menjadikan wilayah jasa pungut ini kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga.
“Kita akan rapat khusus dengan para operator jasa labuh ini, kita minta mereka untuk perluas jangkaun pasarnya, apa problem di birokrasi akan kita bantu, dan akan kita bersama rumuskan strategi-strategi apa yang dapat menarik minat para pemilik kapal agar mau melabuhkan kapalnya di daerah labuh jangkar yang telah kita tetapkan,” tutupnya.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pengawas Pelaksanaan Labuh Jangkar itu, Sektretaris Derah Provinsi Kepulauan Riau H. TS.
