MIMBARPUBLIK.COM, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tercepat dan terbaik dalam menerapkan program Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP). Data terakhir, pada Desember, Batam berada di urutan pertama se-Indonesia.
Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kepri, Musni Hardi Kasuma Atmaja saat penandatanganan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam dalam pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (19/3/2021).
“Kesimpulannya, dalam menerapkan digitalisasi ini, Batam berada di papan atas dalam ETP. Desember kemarin Batam nomor 1 se-Indonesia dalam penerapan nontunai seperti aktivitas penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah,” ujar Musni.
Ia mengapresiasi gerak kecepatan Pemko Batam di bawah pimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Ia berharap, akan penerapan nontunai perlu terus dikembangkan.
“Batam sudah terabik, tapi daerah lain terus mengejar. Sehingga perlu terus dikembangkan agar Batam tetap yang terbaik,” katanya.
Selain itu, Musni juga mengapresiasi telah dibentuknya TP2DD. Dengan adanya SK ini, Kepri sudah 100 persen terbentuk tim tersebut. Ia mengaku segera melaporkan ke Pemerintah Pusat, yang aman TP2DD tersebut merupakan inisiasi BI bersama lima kementerian, di antaranya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sangat mengapresiasi atas inisiatif hari ini dalam kegiatan menyusun TP2DD. Begitu kepresnya keluar, disusul keluar SK dari Pak Wali,” ujarnya.
Ia berharap, TP2DD dapat mendorong digitalisasi daerah lebih sempurna. TP2DD diminta bisa merumuskan program apa-apa saja yang akan didorong untuk nontunai. Harapan lainnya, tiap tahun perlu ada program kerjanya demi mewujudkan Batam Smart City dan cita-cita lain di kepemimpinan Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
“Momennya tepat (masa pandemi), digitalisasi sangat pas untuk diterapkan bersama-sama. Tim ini perlu terus arahan dari Pak Wali supaya digitalisasi di Pemko Batam tetap terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam menegaskan, penerapan digitaliasi penerimaan maupun pembayaran Pemko Batam sebagai upaya menekan kebocoran anggaran daerah. Hal itu sudah lama ia terapkan demi peningkatan pendapatan Kota Batam.
“Hari ini kita melaksanakan penandatangan SK TP2DD, untuk digitalisasi sudah lama dimulai. Dengan adanya tim ini, harus meningkatkan lagi penerapan digitalisasi ataupun nontunai, apa saja yang perlu dilakukan,” ujar Rudi.
Ia berhatap, digitalisasi ini tak hanya di ranah pemerintah saja, perlu merambah ke swasta. Tujuannya, agar sumber pendapatan daerah bisa lebih tercatat dan lebih jelas. Ia tak memungkiri masih banyak yang perlu diperbaiki.
“Ayo kita mulai, seluruh kegiatan harus digital agar bisa dipantau pemerintah. Dengan begitu, pendapatan daerah akan lebih besar,” katanya.
Selain itu, sebagai daerah yang terbagi beberapa pulau, tentu perlu peningkatan pendukung dalam menerapkan digitalisasi. Salah satunya terkait sinyal di pulau-pulau. Ia pun menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, agar segera menyelesaikan persoalan tersebut supaya semua penerimaan Pemko Batam bisa nontunai.
“Kalau sudah semua, seluruh kegiatan Pemko Batam menjadi contoh. Di pulau mungkin jaringannya, tapi bisa kita selesaikan,” kata Rudi.
