MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya tambahan agar pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah tersebut lebih baik.
“Untuk Provinsi Jatim, diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik lagi,” kata Wapres Ma’ruf saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 di Provinsi Jawa Timur melalui konferensi video dari Jakarta, Rabu.
Kinerja penanganan COVID-19 di Jatim harus ditingkatkan karena laju kasus positif atau positivity rate di daerah tersebut masih sangat jauh lebih tinggi dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO).
“Jumlah testing di Provinsi Jatim memang sudah di atas standar WHO, tetapi positivity rate-nya di Jatim masih sangat jauh di atas standar WHO,” lanjutnya.
WHO menetapkan ambang batas minimal laju kasus positif sebesar kurang dari lima persen, sedangkan positivity rate di Jatim berada di angka 39,4 persen.
“Jadi ini jauh di atas WHO yang lima persen,” tukas Wapres.
Sementara itu, terkait pelaksanaan vaksinasi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dosis vaksin dari pusat telah didistribusikan ke masing-masing kabupaten dan kota.
Meskipun mendapatkan banyak dosis vaksin dari Pemerintah pusat, Khofifah melaporkan dosis vaksin tersebut telah didistribusikan ke setiap dinas kesehatan (dinkes) di kabupaten dan kota.
“Jadi Pak Wapres, kalau dipotret dari stok (vaksin) yang di Jatim itu pasti jumlahnya besar. Tetapi jumlah yang besar itu, kalau kemudian sudah dikerucutkan, berapa banyak yang ada di dinkes masing-masing kabupaten dan kota?” kata Khofifah.
Khofifah juga mengatakan perlu ada sosialisasi lebih luas kepada seluruh jajaran pemkab dan pemkot agar stok vaksin yang sudah ada segera diberikan kepada masyarakat.
“Memang, izin Pak Wapres, perlu ada sosialisasi kembali sesuai arah Presiden bahwa jangan menunggu dosis kedua (tetapi) habiskan, habiskan (stok dosis yang ada),” ujarnya.
