MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta – Pusat Kajian Otonomi Daerah (PusKOD) Universitas Kristen Indonesia (UKI) menggelar diskusi nasional melalui zoom webinar bertemakan “Pendidikan Papua Terkini”.
Beberapa nara sumber yang diabdirkan diantaranya, Dr. Agustin Teras Narang pengajar FH UKI dan Ketua Pusat Kajian Otonomi Daerah FH UKI, Keynote Speaker, Dr. Manuel Kaisepo Menteri Percepatan Kawasan Timur Indonesia tahun 2000-2004, Vince Tebay pengamat pendidikan Universitas Cendrawasih, Dr. Sunarto Dekan FKIP UKI dan dimoderatori oleh Hendri Simarmata.
Ketua PusKOD Fakultas Hukum UKI Dr. Agustin Teras Narang mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan upaya terbaik bagi masyarakat di Papua untuk mendapat pendidikan yang layak.
Namun, kata anggota DPD RI ini, upaya pemerintah itu belumlah bisa memuaskan masyarakat disana dalam memperoleh pendidikan. Namun, pendidikan disana kini sudah menunjukkan perbaikan.
“Saat ini kita tahu pemerintah terus memperhatikan Papua dalam semua sektor. Termasuk diantaranya patut apresiasi langkah yang sudah melakukan perhatian dihulunya,” kata Teras Narang, Kamis 29 Juli 2021.
Selain narasumber yang hadir dalam webinar ini, ada beberapa tokoh Papua yang juga memberikan diskusi aktif dan menarik diantaranya Anggota DPD dan DPR RI dari Papua dan Papua Barat yakini Yoris Raweyai, Wilep Wamahma, dan juga kalangan akademisi Dr. Hulman Panjaitan Dekan FH UKI dan Eli Pandiangan, MH. Wakil Dekan FH UKI dan Dr. Poltak Siringiringo Kaprodi FH UKI.
Lebih lanjut dikatakan Teras Narang, tidak mudah dalam mengelola daerah yang minim anggaran dan SDM untuk memajukan pendidikan.
“Fakta bahwa tidak mudah mengelola daerah dengan minimnya SDM dan anggaran yang sangat minim. Sama seperti saya saat menjabat sebagai Gubernur waktu itu. Oleh karenanya perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan pendidikan di Papua,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Percepatan Kawasan Timur Indonesia tahun 2000-2004 Manuel Kasiepo mengungkapkan, pendidikan di Papua saat ini juga tidak kalah dengan daerah lain. Kata dia, banyak saat ini mahasiswa Papua yang telah kuliah keluar negeri. Akhirnya, mereka kembali lagi ke Papua untuk mengabdi disana.
“Tentu juga ada keberhasilan pendidikannya. Indikatornya masih banyak mahasiswa yang kuliah di luar Papua. Baik di pulau Jawa maupun luar negeri. Dan mereka sudah kembali ke tanah Papua untuk mengabdi didaerahnya. Ini contoh keberhasilan mereka,” ungkap Manuel Kasiepo.
Menurutnya, aspek budaya, sosial dan politik juga mempengaruhi pendidikan di Papua.
“Aspek non pendidikan juga sangat berpengaruh untuk Papua. Aspek sosial politik, ekonomi budaya dan lain-lain sangat berpengaruh,” pungkasnya.
Akademisi dari Universitas Cendrawasih, Dr. Vince Tebay menekankan perlunya pemahaman mengenai masyarakat dan alam Papua untuk dapat membangun pendidikan di Papua.
Dr. Vince Tebay yang juga kerap diminta masukan mengenai otonomi khusus Papua, membahas mengenai pendidikan dalam pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Bagi Papua, tidak cukup hanya menekankan pendidikan akademik, tetap juga pendidikan vokasi dan profesi.
Bagi masyarakat asli Papua, amat dibutuhkan ketiga pendidikan di atas. Partisipasi dalam kehidupan publik dan kehidupan ekonomi hanya dapat tumbuh dari ketiga pendidikan diatas.
Perlu suatu pandangan yang membangun grand design mengenai pendidikan di Papua.
Dekan FKIP Universitas Kristen Indonesia, Dr. Sunarto, menekankan pendidikan sebagai penghargaan atas martabat manusia. Pendidikan ini membutuhkan mutu guru. Guru yang memahami inti pendidikan dan memahami masyarakat Papua.
“Lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi, perlu membangun kerjasama dalam membangun peran guru di Papua,” ungkap Sunarto.
Sekretaris Eksekutif Pusat Kajian Otonomi Daerah (PusKOD) Reinhard Parapat, MH yang juga merupakan Ketua panitia diskusi nasional tentang “Pendidikan Papua Terkini” dalam keterangan terpisah menyatakan diskusi ini adalah bagian dari beberapa diskusi PusKOD FH UKI untuk memberikan masukan dan kontribusi kajian kritis penguatan isu-isu otonomi daerah menuju jembatan emas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,Pusat Kajian Otonomi Daerah (PusKOD) Universitas Kristen Indonesia (UKI) menggelar diskusi nasional melalui zoom webinar bertemakan “Pendidikan Papua Terkini”.
Beberapa nara sumber yang diabdirkan diantaranya, Dr. Agustin Teras Narang pengajar FH UKI dan Ketua Pusat Kajian Otonomi Daerah FH UKI, Keynote Speaker, Dr. Manuel Kaisepo Menteri Percepatan Kawasan Timur Indonesia tahun 2000-2004, Vince Tebay pengamat pendidikan Universitas Cendrawasih, Dr. Sunarto Dekan FKIP UKI dan dimoderatori oleh Hendri Simarmata.
Ketua PusKOD Fakultas Hukum UKI Dr. Agustin Teras Narang mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan upaya terbaik bagi masyarakat di Papua untuk mendapat pendidikan yang layak.
Namun, kata anggota DPD RI ini, upaya pemerintah itu belumlah bisa memuaskan masyarakat disana dalam memperoleh pendidikan. Namun, pendidikan disana kini sudah menunjukkan perbaikan.
“Saat ini kita tahu pemerintah terus memperhatikan Papua dalam semua sektor. Termasuk diantaranya patut apresiasi langkah yang sudah melakukan perhatian dihulunya,” kata Teras Narang, Kamis 29 Juli 2021.
Selain narasumber yang hadir dalam webinar ini, ada beberapa tokoh Papua yang juga memberikan diskusi aktif dan menarik diantaranya Anggota DPD dan DPR RI dari Papua dan Papua Barat yakini Yoris Raweyai, Wilep Wamahma, dan juga kalangan akademisi Dr. Hulman Panjaitan Dekan FH UKI dan Eli Pandiangan, MH. Wakil Dekan FH UKI dan Dr. Poltak Siringiringo Kaprodi FH UKI.
Lebih lanjut dikatakan Teras Narang, tidak mudah dalam mengelola daerah yang minim anggaran dan SDM untuk memajukan pendidikan.
“Fakta bahwa tidak mudah mengelola daerah dengan minimnya SDM dan anggaran yang sangat minim. Sama seperti saya saat menjabat sebagai Gubernur waktu itu. Oleh karenanya perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan pendidikan di Papua,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Percepatan Kawasan Timur Indonesia tahun 2000-2004 Manuel Kasiepo mengungkapkan, pendidikan di Papua saat ini juga tidak kalah dengan daerah lain. Kata dia, banyak saat ini mahasiswa Papua yang telah kuliah keluar negeri. Akhirnya, mereka kembali lagi ke Papua untuk mengabdi disana.
“Tentu juga ada keberhasilan pendidikannya. Indikatornya masih banyak mahasiswa yang kuliah di luar Papua. Baik di pulau Jawa maupun luar negeri. Dan mereka sudah kembali ke tanah Papua untuk mengabdi didaerahnya. Ini contoh keberhasilan mereka,” ungkap Manuel Kasiepo.
Menurutnya, aspek budaya, sosial dan politik juga mempengaruhi pendidikan di Papua.
“Aspek non pendidikan juga sangat berpengaruh untuk Papua. Aspek sosial politik, ekonomi budaya dan lain-lain sangat berpengaruh,” pungkasnya.
Akademisi dari Universitas Cendrawasih, Dr. Vince Tebay menekankan perlunya pemahaman mengenai masyarakat dan alam Papua untuk dapat membangun pendidikan di Papua.
Dr. Vince Tebay yang juga kerap diminta masukan mengenai otonomi khusus Papua, membahas mengenai pendidikan dalam pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Bagi Papua, tidak cukup hanya menekankan pendidikan akademik, tetap juga pendidikan vokasi dan profesi.
Bagi masyarakat asli Papua, amat dibutuhkan ketiga pendidikan di atas. Partisipasi dalam kehidupan publik dan kehidupan ekonomi hanya dapat tumbuh dari ketiga pendidikan diatas.
Perlu suatu pandangan yang membangun grand design mengenai pendidikan di Papua.
Dekan FKIP Universitas Kristen Indonesia, Dr. Sunarto, menekankan pendidikan sebagai penghargaan atas martabat manusia. Pendidikan ini membutuhkan mutu guru. Guru yang memahami inti pendidikan dan memahami masyarakat Papua.
“Lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi, perlu membangun kerjasama dalam membangun peran guru di Papua,” ungkap Sunarto.
Sekretaris Eksekutif Pusat Kajian Otonomi Daerah (PusKOD) Reinhard Parapat, MH yang juga merupakan Ketua panitia diskusi nasional tentang “Pendidikan Papua Terkini” dalam keterangan terpisah menyatakan diskusi ini adalah bagian dari beberapa diskusi PusKOD FH UKI untuk memberikan masukan dan kontribusi kajian kritis penguatan isu-isu otonomi daerah menuju jembatan emas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
