MIMBARPUBLIK.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir dituding ikut berbisnis dan mendulang keuntungan dari bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR) selama pandemi Covid-19.
Salah satu perusahaan distributor PCR yang disebut memiliki kaitan bisnis dengan Luhut adalah PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Mengenai hal tersebut, Komunikolog Indonesia, Dr Emrus Sihombing pun angkat bicara.
Emrus menilai, jalan terbaik adalah open to public terkait biaya PCR dan berapa rupiah yang dibebankan kepada masyarakat setiap tes PCR. Persoalan ini harus diuraikan secara terang benderang.
“Dari harga sekitar Rp1.100.000 turun Rp900.000 kemudian turun lagi Rp450.000 – Rp550.000 dan sekarang Rp275.000. Dari masing-masing angka yang turun itu, harga Rp1.100.000 dibanding Rp275.000 sisanya Rp825.000, kemudian Rp900.000 – Rp275.000= Rp625.000, selanjutnya Rp450.000 – Rp275.000= Rp175.000. Sehingga bisa kita lihat di situ perbedaan harganya,” ucap Dr Emrus Sihombing saat dihubungi MIMBARPUBLIK.com melalui telepon selulernya, Minggu (14/11/2021) siang.
Emrus menyebutkan, PCR tersebut barang impor dan dipengaruhi harga dolar, sedangkan harga dolar relatif tidak turun. Kalau alasannya dolar tidak mungkin, karena kata dia, mustahil dolar turun mencapai 300%.
“Kemudian kita bisa lihat pemasoknya, diimpor dari mana. Kalau dari AS, sementara di negara lain ada harga yang lebih murah, kenapa harus beli yang mahal,” ujarnya.
Menurut Emrus, persoalan ini bisa tuntas kalau para pihak tersebut membuka diri dan menyampaikan secara langsung di media massa.
“Hal ini perlu dilakukan karena itu uang rakyat, jadi kita berhak tahu, ini pertanggungjawaban publik. Dibongkar saja semua sehingga menjadi terang benderang,” kata Dr Emrus Sihombing.
Dikatakan Emrus, kalau jawabannya secara pribadi tidak mengambil untung, tapi tidak dibuka cashflow-nya tidak akan menuntaskan masalah.
“Kalau benar, maka publik akan memberi apresiasi kepada kedua sosok menteri ini, karena tidak ada penyelewengan,” tuturnya.
“Para menteri yang disebut namanya, harus open to publik. Mereka langsung yang menjelaskan, jangan disuruh orang lain atau juru bicara. Semuanya harus clear supaya tidak ada dusta di antara kita,” imbuhnya.
Di samping itu, DR Emrus Sihombing mempersilahkan KPK bekerja, karena mereka dinilai sangat profesional.
“Jangan didorong, biarkan KPK bekerja dengan natural berdasarkan profesionalitas mereka, karena KPK pasti bekerja sesuai dengan aturan hukum,” tandasnya.
Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan telah menyampaikan bantahan melalui akun pribadinya di media sosial.
Luhut mengaku terlibat dalam bisnis yang dijalankan PT Gemonik Solidaritas Indonesia tetapi tidak mengambil Keuntungan pribadi.
Redaksi
