MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (CIC) meminta Kapolri segera mengusut tuntas dugaan korupsi, yang kabarnya pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN), dimana sejumlah pejabat terkait dijajaran Pemkab Lebong kabarnya juga diperiksa untuk dimintai keterangan serta memeriksa sejumlah dokumen namun “Jalan Ditempat”.
Dari hasil investigasi CIC dan bukti yang ada,dugaan korupsi pembayaran TPP ASN yang diperiksa Polda tersebut diantaranya pembayaran TPP ASN tahun anggaran 2020 dan 2021 dengan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
CIC menilai,Sejumlah ASN seperti mantan Ketua verifikasi TPP di BKPSDM serta mantan Kabid Perbendaharaan BKD kabarnya juga diperiksa oleh tim penyidik Polda untuk dimintai keterangan dan dokumen terkait pembayaran TPP ASN tahun anggaran 2020 dan 2021.
Wakil Ketua Umun CIC Dewi Mayang Sari yang didampingi Wakil Sekretaris Jenderal CIC Henny Wirna Ningsih menegaskan,”Informasi yang diperoleh, beberapa pejabat tinggi lainnya dijajaran Pemkab Lebong seperti kepala BKD sebelumnya juga diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda. Hanya saja ketika berusaha dikonfirmasi dirinya menolak memberikan keterangan,untuk itu CIC meminta kepada Kapolri agar segera mengalihkan kasus dugaan Korupsi ini ke Mabes Polri,sehingga pihak pihak yang terlibat dapat diproses hukum,”tegas Dewi MS kepada awak media Rabu (20/4/2022) di Jakarta.
Hal senada diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal CIC Henny Wirna Ningsih mengatakan,”Sementara itu dana yang mereka tilep disebutkan untuk TPP tertinggi di lingkup Pemkab Lebong tahun diterima oleh Sekda dengan nilai mencapai Rp. 23 Juta/bulan untuk tahun 2020. Sementara ditahun berikutnya yaitu tahun anggaran 2021 jumlah TPP yang diterima Sekda Lebong mencapai Rp. 19 juta/ bulan,” pungkas Wasekjen CIC Henny Wirna Ningsih.
CIC meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi TPP di Bengkulu yang dilakukan secara berjamaah.