MIMBARPUBLIK.CON, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Bagaimana tidak, Bintan menjadi Kabupaten Pertama di Indonesia yang melaporkan hasil inventarisasi aset Desa.
Hal ini pula yang menghantarkan Kabupaten Bintan menerima Penghargaan dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta, Senin (30/05) yang kemudian disusul sembilan Kabupaten lainnya.
Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan sangat bangga atas capaian ini. Dirinya bahkan optimis bahwa SDM Desa yang ada di Bintan akan semakin profesional dan cakap dalam birokrasi serta pelayanan.
“Alhamdulillah, satu lagi kebanggaan kita dapatkan. Terimakasih Dinas PMD, terimakasih seluruh Aparatur Desa” ungkap. Roby singkat usai dirinya menerima laporan dan Piagam Penghargaan yang diserahkan Dinas PMD Bintan.
Lebih lanjut, Roby berharap dengan terinventarisirnya aset Desa ini bisa menjadi langkah baik ke depan untuk menyusun berbagai rancangan secara lebih matang.
“Ini tentu memberi manfaat besar bagi Pemerintah Daerah dan Desa, kita bisa lebih matang dalam persiapan berbagai program. Aset yang terdata harus dipahami bahwa itu harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Tujuan akhirnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat dan juga percepatan pembangunan” tambahnya.
Kadis PMD Bintan Rony Kartika sendiri dengan sangat gamblang menceritakan saat ditanyai bagaimana bisa Bintan menjadi yang pertama di Indonesia. Dikatakannya bahwa instruksi inventarisasi sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Pemkab Bintan melalui Dinas PMD dengan penuh komitmen mendata semua aset yang ada.
Komitmen panjang tersebut yang akhirnya membuahkan hasil hingga Bintan menjadi Kabupaten Pertama di Indonesia yang berhasil melaporkan hasil inventarisir aset Desanya.
“Dukungan penuh dari Kepala Daerah ditambah komitmen semua pihak, itu menurut saya yang menjadi Bintan pertama di Indonesia dalam penghargaan ini” paparnya.
Bersama dengan Kabupaten Bintan, selanjutnya disusul oleh Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Pariaman, Kabupaten Tabananan, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Barru dan Kabupaten Blitar. (Zs)
