MIMBARPUBLIK.COM, BATAM – Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) Kepri, Johnson F Sibuea menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kepri Nyanyang Haris Pratamura yang menerima kunjungan silaturahi pengurus IKABSU Kepri di ruang kerja Wagub Kepri, Lantai 6 Graha Kepri, kemarin (14/3) pagi. Dalam silaturahmi tersebut Ikabsu Kepri menyampaikan sejumlah masukan dan usulan termasuk usulan agar FTZ menyeluruh diberlakukan atas Bintan, Pinang dan Karimun.
“Tadi Pak Herry Sembiring Humas IKABSU Kepri menyampaikan usulan FTZ menyeluruh atas Tanjungpinang, Bintan dan juga Karimun. Saya pikir usulan tersebut merupakan salah satu usulan dari sejumlah usulan IKABSU Kepri yang kami sampaikan kepada Pak (Wagub) Nyanyang Haris Pratamura,” ujar Johnson kepada wartawan usai pertemuan, kemarin siang.
Dia menyampaikan, usulan FTZ menyeluruh tersebut setelah melihat langsung kondisi di tengah masyarakat dan menerima masukan dari berbagai kalangan termasuk pengusaha. Saat ini, lanjut Johnson banyak barang yang akan dikirim ke daerah lain, dikirim ke Tanjungpinang lebih dulu guna menghindari pajak.
“Daripada efek ekonomi dari pengiriman pajak ini hanya dinikmati segelintir orang saja, negara dirugikan dari aspek pajak dan efek ekonomi juga tidak diraasakan masyarakat, maka lebih banyak FTZ menyeluruh diberlakukan terhadap Tanjungpinang dan Bintan dan Karimun,” paparnya.
Wagub Kepri, kata Johnson juga menyambut baik usulan Ikabsu Kepri terkait FTZ menyeluruh atas Tanjungpinang, Bintan dan Karimun. Terbukti, Wagub Kepri saat ini sedang mengkaji legal standing terkait FTZ Menyeluruh atas Bintan, Tanjungpinang dan Karimun.
“Tadi saat silaturahmi, Pak Nyanyang (Wagub Kepri) menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji legal standing FTZ menyeluruh. FTZ Menyeluruh itu selaras dengan pembangunan jembatan Batam-Bintan, dan tentu saja akan semakin bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun khususnya dan Provinsi Kepri pada umumnya,” urainya.
Lebih jauh Johnson menyampaikan bahwa Ikabsu Kepri juga menyampaikan usulan agar Pemprov Kepri melalui Disnaker Kepri menyurati seluruh HRD Perusahaan khususnya di perusahaan yang berada di kawasan industri di Batam dan kabupaten/kota agar tidak menerima tenaga kerja non skill dari daerah lain.
“Pengangguran terbuka di Batam sangat besar, jadi kami mengusulkan Disnaker Kepri menyurati HRD Perusahaan di Batam agar menerima tenaga kerja lokal dan bukan tenaga kerja dari daerah lain. Wagub pun menyambut baik usulan Ikabsu Kepri tersebut,” urainya.
Ikabsu Kepri juga meminta agar Pemprov membangun sekolah baru di Batam guna mengatasi masalah tidak tertampungnya siswa SMA dan SMK Negeri saat penerimaan peserta siswa baru (PPDB) setiap tahun.
“Setiap PPDB, orang tua yang punya anak yang mau SMA dan SMK pusing karena anaknya tidak bisa masuk sekolah unggulan. Ke depan IKABSU tadi menyampaikan ke Pak Nyanyang supaya hapus status sekolah unggulan, atau kalau mau buat sekolah unggulan, jumlah sekolah unggulan ditambah dan paling penting sekolah negeri pun terus ditambah,” pungkasnya.(hda)
