MIMBARPUBLIK.COM, Tanjab Barat, Jambi – Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Progress Monitoring Center For Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Monitoring Evaluasi (Monev) Tematik terkait Penertiban/Penyelamatan Aset, Optimalisasi Pajak Daerah dan Vaksinasi Tahun 2021 dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK via zoom di Pola Utama, Selasa (24/08/21).
Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1 KPK RI Bapak Maruli Tua menyampaikan capaian MCP berdasarkan hasil laporan pada aplikasi jaga.id Pemkab Tanjung Jabung Barat telah memenuhi progres sebesar 37,08% yang berada pada zona kuning. Untuk dana korsupgah sebesar 73,8% dan untuk dana desa sekitar 40%. Ditambahkannya, pencegahan korupsi ini menjadi penilaian pemberian dana insetif daerah (did). Aspek terendah ada pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan ini yang akan menjadi bahan evaluasi.
“Ini masalahnya mau atau tidak bukan mampu atau tidak mampu. Diharapkan jangan sampai ada dokumen-dokumen yang tidak diupload dan bukan hanya sekedar ada SK atau Perbup tetapi juga harus diimplementasikan sebab yang paling minimal adalah efektif bukan hanya output,” tandasnya.
Bupati Anwar Sadat dalam pemaparannya menjelaskan adanya koordinasi yang masih belum sinkron antar OPD dalam rangka penajaman tugas dan fungsi dan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang belum terdata secara akurat. Kecepatan untuk merespon dalam rangka membuka even investasi dalam kondisi pandemi ini harus dipercepat di tiga belas kecamatan.
“Ada sebelas kecamatan yang sudah tapi belum terealisasi dan ini juga harus kita respon secara cepat dalam rangka membuka even investasi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak covid,” jelasnya.
Bupati menambahkan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat di delapan area beberapa bulan terakhir dalam rangka pengawasan langsung dan intervensi terhadap beberapa opd yang lambat bergerak dan belum terlihat pergerakan dan ada beberapa yang belum menampakkan kinerjanya telah dilakukan dan beberapa laporan sudah disampaikan. Bupati juga mengakui pihak BKPSDM belum melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan pegawai fungsional yang mestinya harus dilakukan secara berkala dalam rangka untuk memberikan layanan pekerjaan dan kebutuhan dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan lain sebagainya.
“Inspektorat ini kita memang harus sangat intens melakukan optimalisasi dan peran aktif terutama pada anggaran dan itu sudah cukup. Tinggal dua komponen lagi yaitu kompetensi dan sdm. Saya kira cukup inspektorat yang menjadi mata dan telinga bagi KPK dan insya allah kami akan optimalkan ini semaksimal mungkin sehingga kita dapat selalu melakukan pengawasan yang optimal,” pungkasnya.
Bupati menyampaikan terimakasih terutama kepada satgas pencegahan KPK. Dirinya berharap mudah-mudahan mcp ini terus diupayakan semaksimal mungkin dan memberikan evaluasi kepada kepala daerah untuk dapat melihat seberapa jauh capaian yang sudah dihasilkan dan berapa banyak yg perlu untuk dibenahi. Beliau menyampaikan akan berlari cepat terutama ditengah kondisi pandemi dimana selaku ketua satgas covid lebih banyak terkonsentrasi pada penanganan covid di tanjung jabung barat yang kadang berada di zona merah dan orange karena juga posisi wilayah yang berada di pesisir sungai yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah luar.
“Sekali lagi kerjasama ini cukup efektif dan efisien bagi bupati dalam rangka untuk selalu melihat proses percepatan dan indikator-indikator capaian program atau pembangunan. kita sangat objektif untuk pengisian jabatan dan diharapkan yang mampu mendukung visi dan misi pemerintah,”tutupnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala OPD lainnya, Kepala Bagian terkait, Kasi Datun Kejari Tanjab Barat dan perwakilan BPN.
Penulis : Dian
