MIMBARPUBLIK.COM, Kepri – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyampaikan bahwa secara kuantitatif jumlah perempuan dan anak di Kepri mencapai 2/3 dari jumlah penduduk, yang terhimpun dalam unit-unit keluarga. Dengan perbandingan yang cukup besar, perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi.
“Untuk itu upaya kolaborasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga,” kata Gubernur Ansar di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) Provinsi Kepri, Dompak, Selasa (09/11).
Pada kesempatan itu Gubernur Ansar meninjau kegiatan Peserta Sekolah Perempuan Raja Saleha sekaligus menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas P3AP2KB dengan BKMT Provinsi Kepri Tentang KIE (Komunikasi, Edukasi & Informasi) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak serta dengan Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Pengelolaan Inkubasi Bisnis.
Menurut Gubernur Ansar, tingginya angka kekerasan anak dan perempuan di Kepri salah satunya disebabkan mobilitas masyarakat di Kepri cukup tinggi. Termasuk angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi itu juga menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan potret lemahnya ketahanan keluarga. Untuk itu diperlukan upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga. Sosialisasi pemenuhan hak anak, pola pengasuhan dan peran keluarga dalam membentuk keluarga yang berkualitas perlu kita galakkan sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan wanita di bidang ekonomi,” ungkap Gubernur Ansar.
Gubernur juga menekankan pentingnya melakukan kerja sama dengan kelompok organisasi masyarakat seperti MUI dan Organisasi Da’i Perempuan, supaya materi-materi tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak dapat tersalurkan melalui masjid-masjid, pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya.
Kemudian Gubernur Ansar memaparkan bahwa ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Maka Gubernur Ansar sangat mengapresiasi usaha-usaha pengembangan ekonomi yang digagas oleh Dinas P3AP2KB seperti pengembangan Sekolah Perempuan, juga pengembangan usaha mikro.
“Namun yang perlu diperhatikan adalah pembinaan kualitas, baik produk maupun kemasannya. Karena kemasan juga menentukan. karena biasanya produk kita rasanya enak, namun kemasannya selalu kalah,” ujarnya.
Terakhir, Gubernur Ansar juga mengingatkan agar dengan adanya perjanjian kerja sama ini, jangan hanya berhenti sampai disini. Namun harus selalu dibahas perkembangannya setiap bulan.
Sementara itu Kepala Dinas P3AP2KB Misni menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dari waktu ke waktu cenderung meningkat jumlahnya. Jenis kekerasan dan modusnya pun semakin bervariasi.
“Berdasarkan data sistem pelaporan Simphoni tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 552 kasus, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 589 kasus dan sampai dengan tanggal 8 November 2021 terdapat 298 kasus,” lapornya.
Menurut Misni, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat secara luas.
“Mengingat bahwa Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki jejaring sampai ke tingkat desa/kelurahan dan menjangkau hingga unit keluarga, perannya menjadi sangat strategis dalam melejitkan dakwah ditengah masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap perempuan dan anak,” kata Misni.
Sehingga, lanjut Misni dipandang perlu melakukan kerjasama antara Dinas P3AP2KB dengan BKMT dalam penyebarluasan informasi terkait dengan pengasuhan dalam keluarga, peran ayah, pemenuhan hak perempuan dan anak serta kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Kemudian Misni menjelaskan Program Inkubasi bisnis pelaku UMKM perempuan dimulai sejak tahun 2019 lalu dan sampai tahun 2021 ini telah menghasilkan 108 peserta yang aktif dalam menghasilkan produk.
“Kami melihat kegiatan inkubasi bisnis ini berpotensi untuk dikembangkan, maka memerlukan dukungan OPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau ini menjadikan peserta ini binaan bersama” tutupnya
Turut menghadiri acara ini Pj. Sekdaprov Kepri Ir. Lamidi, Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Ketua DWP Kepri Hj. Qori Lamidi, Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan dan Suyono, Kadis Perindag Burhanuddin, Kadis Koperasi dan UMKM Agusnawarman, Direktur Al Ahmadi Entrepreneurship Center (AIC) Lisa Anggraini, Pimpinan LPK Brilliant Sulaiman, Pimpinan LPK Nadira Firdaus, Pengurus BKMT Provinsi Kepri, serta peserta Sekolah Perempuan Raja Saleha Kepri. (Hms)
