MIMBARPUBLIK.COM, BINTAN – setelah gagalnya jasa labuh jangkar Kepri, Altarnatif Gubernur Kepri adalah pengoperasian Pelabuhan menjadi jalan satu – satunya terkait ekonomi kemaritiman untuk menyerap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Jum,at 26/11/2021.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebelumnya pada tanggal 19 November 2021 melakukan dialog membahas beberapa kegiatan program percepatan pengoperasian pelabuhan salah satunya adalah pelabuhan Kota Sagara yang dibangun oleh Pemerintah Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dengan menelan anggaran Rp 34 miliar, namun pelabuhan Kota Sagara saat ini hanya melakukan aktivitas bongkar muat material semen itupun hanya satu bulan sekali, ungkap Jamhur Ismail mantan Kadishub Provinsi Kepri.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad perlu membentuk tim percepatan program kerja sehingga mudah akan terealisasi, ungkap Jamhur.
Pelabuhan Kota Sagara berpotensi menyerap PAD apabila ditetapkan Kawasan bebas Free Trade Zone ( FTZ) sehingga menarik para investor untuk melakukan kegiatan – kegiatan usaha dipelabuhan tersebut, ungkap Jamhur lebih lanjut.
Terkait dengan maraknya pelabuhan – pelabuhan tikus juga nantinya bisa melakukan kegiatan pelabuhan Kota Sagara, sehingga pemberdayaan masyarakat setempat juga terokomodir, kata Jamhur.
Lebih jauh Jamhur mengatakan, PP Nomor 41 Tahun 2021 mengatur tentang perdagangan bebas , sebelumnya Jamhur sudah melakukan dialog kepada BP Kawasan Bintan, ternyata BP Kawasan Bintan Plt Drs .Abimayu mengatakan belum ada SK untuk dari pihak berwenang, terkait Free Trade Zone ( FTZ) Kabupaten Bintan tidak sama seperti BP Kawasan Batam, ujarnya.
Gubernur Kepri dan Kanwil Bea dan Cukai perlu melakukan dialog terkait Free Trade Zone ( FTZ) sepakat untuk membentuk pemerataan ( FTZ) perdagangan bebas dipelabuhan Kota Sagara Kabupaten Bintan, sehingga kedudukannya jelas, sudah saatnya pelabuhan Kota Sagara dioptimalkan menjadi pelabuhan menyerap PAD dan juga Alternatif setelah gagalnya jasa labuh jangkar.jelas Jamhur.
Penulis : Juliansyah
