MIMBARPUBLIK.COM, PRABUMULIH – Masyarakat atau korban mafia tanah di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan mengundang FKMTI untuk hadir mengklarifikasi dan memvalidasikan data alas hak kepemilikan masyarakat.
Ketua Korlap Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Sulawesi Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Jonni Pakkun mengatakan, kedatangan tim FKMTI ke Prabumulih sesuai pengaduan masyarakat ke FKMTI untuk meminta bantuan status tanah yang belum diganti rugi, digugat dan mengklarifikasi data yang ditahan BPN Prabumulih.
“Kami datang untuk memvalidasi data masyarakat yang masuk ke FKMTI,” ucap Jonni Pakkun, Kamis (23/12/2021) di Prabumulih.
Jonni mengatakan, FKMTI akan mengambil langkah selanjutnya yakni mengembalikan hak-hak masyarakat atas dasar hak kepemilikan.
“Sesuai moto FKMTI, mafia tanah adalah musuh negara, harus diberantas,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat tanah yang digugat, Edi Yusuf mengatakan, atas nama masyarakat yang lahannya digugat mengucapkan terima kasih kepada FKMTI yang telah hadir menyikapi persoalan tersebut.
“Menurut kami, mereka (penggugat) tidak mempunyai bukti kepemilikan sedangkan kami memiliki sertifikat,” Jelas Edi.
Dalam kesempatan yang sama, M Dahrial selaku perwakilan masyarakat tanah yang digugat berharap persoalan tanah tersebut diselesaikan.
“Kami berharap persoalan tanah ini diselesaikan dan hak-hak kami diberikan,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Iskandar Z selaku tergugat. Ia menyambut baik kedatangan FKMTI di Kota Prabumulih.
“Insha Allah bantuan ini akan membuahkan hasil yang baik. Kami mohon bantuan agar semua terselesaikan,” pungkasnya.
Di samping itu, saat tim FKMTI mendatangi kantor ATR/BPN Kota Prabumulih, Sumatera Selatan pada Kamis (23/12/2021), tim FKMTI belum berhasil menemui Kepala BPN dan pejabat terkait.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak ATR/BPN Prabumulih belum menjawab konfirmasi yang disampaikan awak media melalui pesan singkat WhatsApp.
Redaksi
