MIMBARPUBLIK-Ternate :Komisi XI DPR-RI menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Maluku Utara belum efektif, terutama dalam menekan inflasi karena kebutuhan pokok sebagian besar dipasok dari luar daerah.
Kendala inflasi di Malut bisa melonjak tinggi itu karena hampir 98 persen bahan pokok dipasok dari luar seperti Sulut, Sulsel, dan Surabaya, kata Ketua Komisi XI DPR-RI Melchias Markus di Ternate, Jumat.
“Maka dari itu akan membebani masyarakat misalnya barang-barang yang sangat bisa diproduksi di daerah sendiri pun itu masih juga dibeli dari luar,” ucapnya.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR-RI yang digelar di Grand Dafam Hotel pada Jumat (9/6) itu, banyak kritikan terhadap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Malut dan juga Pemerintah Daerah.
Komisi XI DPR-RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Melchias Markus Mekeng menilai sebenarnya ini sudah harus dipikirkan sejak awal.
Bagaimana caranya bahwa barang-barang kebutuhan pokok yang bisa diproduksi di sini dengan kearifan lokal itu mestinya di olah di daerah sendiri, bukan terus menerus harus dikirim dari luar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Malut, sehingga tidak terlalu mengharapkan dana dari pusat.
Pemerintahan dengan anggaran yang ada baik di pemerintah Kota maupun Propinsi mereka harus memfokuskan pada kearifan lokal dan ini kendala hampir di semua daerah dan jangan terlalu berharap ke pusat.
Pemerintah pusatpun sudah dari anggaran APBN-nya itu sudah terkotak-kotak dengan berbagai macam kebutuhan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, DAU, belum juga membayar hutang, bunga, dan lain sebagainya, katanya.
Akhirnya, katan anggota Fraksi Partai Golkar itu, porsi pembangunannya juga semakin sedikit dan kebutuhan membangun infrastruktur kita juga masih tertinggal sehingga masih banyak yang harus dilanjutkan.
Menurut dia, jika semua dikembalikan ke pusat apa artinya otonomi daerah yang dulu kita gaungkan bahwa otonomi jauh lebih enak hitungnya, tidak ada manfaat.
Sehingga, harus dikembalikan kepada petisi daripada pemimpin, bahwa pemimpinnya jangan hanya berharap daripada DAU dan DAK dari pemerintah pusat jadi pemimpin itu harus menggali kekayaan alam yang ada di sini untuk di jadikan simbol pendapatan dan itu yang akan memperkuat daerah untuk maju
“Mitra kerja kita itu dengan keuangan maka kesempatan ini kita mengajak Dirjen keuangan pusat dan daerah sehingga pemerintah daerah harus tanggap kira-kira DAK mana yang mereka masih bisa minta, tetapi ini kan kita lihat pemimpin pemerintah daerah tidak ada dan sangat disayangkan,” katanya.
(red/Antara)
