MIMBARPUBLIK.COM, Batam – Komisi I DPRD Batam menerima kunjungan jajaran lurah dan Camat Sekupang, melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (16/2/2022).
Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto mengungkapkan, pertemuan kali ini merupakan silaturahmi antara anggota DPRD Batam dengan jajaran lurah dan camat yang baru dilantik.
Seperti diketahui, sebanyak 535 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah dilantik, pada Selasa (28/12/2022).
Pejabat yang baru dilantik tersebut termasuk beberapa lurah dan camat di berbagai wilayah Batam.
“Ini merupakan pertemuan kami yang pertama, bersilaturahmi dengan camat dan lurah yang baru. Kami rencananya akan roadshow ke tiap kecamatan. Hari ini pertemuan dengan lurah dan camat dari Sekupang,” jelas Budi, memimpin rapat.
Pada kesempatan itu, turut hadir beberapa anggota Komisi I DPRD Batam, seperti Jimmy Nababan, Harmidi Umar Husein, Tan A Tie, dan Siti Nurlailah.
Sementara itu jajaran perangkat daerah yang hadir yaitu Sekretaris Camat Sekupang, beserta tujuh lurah dari Kelurahan Tanjungriau, Sungai Harapan, Tanjungpinggir, Patam Lestari, Tiban Indah, Tiban Baru, dan Tiban Lama.
“Untuk anggaran PIK ini dinaikkan mencapai Rp 3 miliar lebih di tahun 2023, untuk apa? Supaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan itu betul-betul maksimal,” ujar Budi.
Dalam pelaksanaannya, Budi meminta jajaran lurah dan camat pun berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPRD Batam.
Komisi I DPRD Batam, dalam hal ini, menjadi mitra pemerintah dalam bahasan tentang anggaran.
Selain itu, Komisi I DPRD Batam juga mewanti-wanti agar anggaran untuk PIK itu dipergunakan sebaik mungkin, dan tidak mencampuradukkan dengan kepentingan pribadi.
“Ada kasus, meski bukan di Sekupang, semenisasi yang mengandalkan program Dinas Perkimtan, tapi karena ada kepentingan malah menggunakan anggaran lain, jadi tidak maksimal. Ujung-ujungnya rakyat yang merasakan ketidakpuasan,” tambah Budi.
Sekretaris Camat (Sekcam) Sekupang, Firman Hidayat pun mengakui saat ini seluruh formasi lurah dan camat di Sekupang telah berganti, dan masih memerlukan penyesuaian.
Di samping itu ada beberapa agenda pekerjaan yang masih menjadi fokus Kecamatan Sekupang, salah satunya dampak bencana alam di awal tahun, serta persiapan Musrenbang dan MTQ.
Namun, pihaknya selama ini telah berupaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.
Salah satu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ialah pengumpulan aspirasi yang dilakukan bertahap dari tingkat RT, RW hingga Kelurahan yang nantinya dibahas dalam Musrenbang.
“Tahapannya sudah ada rembug warga di tingkat RT dan RW, lalu kami musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. Baru lah kami bahas mana usulan prioritas yang benar-benar berdampak terhadap masyarakat,” jelas Firman. (*)
