MIMBARPUBLIK.COM, Kotabumi-Koordinator Presidium HUMANIKA Kotabumi, Ade Andre meminta pihak APH untuk segera memanggil, memeriksa serta mengusut tuntas dugaan praktik KKN pada OPD Kesbangpol Lampung Utara. Jumat (05/08/2022).
Menurutnya, ia akan segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengkaji temuan LHP BPK dan banyaknya issue korupsi akhir-akhir ini di Lampung Utara. Ia mengatakan menjelang puncak Hari Kemerdekaan RI, Lampung Utara harus Merdeka dari segala bentuk praktik KKN yang merugikan Negara, khususnya daerah kabupaten Lampung Utara ini. Sehingga terhambatnya percepatan pembangunan disegala sektor yang mengakibatkan sulitnya Lampung utara bangkit dari keterpurukan.
Seperti diketahui bersama, 2 tahun yang lalu Wakil Gubernur Lampung mengatakan bahwa Lampung Utara merupakan kabupaten termiskin di Lampung pada forum Musrenbang Kabupaten di Aula Tapis Pemda setempat.
” Ini salah satu dampak dari banyaknya praktik KKN ditubuh birokrasi,”kata Ade.
Dalam hal ini Ade Andre yang mengambil contoh ada dugaan adanya Organisasi yang tidak terdaftar, tidak memperpanjang SKT dan Tidak ada proposal akan tetapi mendapatkan Hibah dengan jumlah fantastis. ” Ini jelas menyalahi aturan dan wajib ada sanksi hukumnya,”ujarnya.
” Kebijakan tebang pilih tanpa dasar yang jelas itulah yang menyebabkan terciderainya rasa keadilan diantara semua Organisasi yang ada,” tegasnya.
Sebelumnya terkait hasil Audit LHP BPK pada Kesbangpol Lampung Utara, ia mendapati informasi dari Surat Kabar bahwa pihak Inspektorat akan segera menurunkan Tim Khusus untuk menindaklanjuti temuan tersebut, ia juga mendukung Inspektorat setempat agar menindaklanjutinya, Jika Inspektorat merasa telah melakukan pembinaan, akan tetapi OPD tersebut masih saja melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menimbulkan kerugian negara, ia menyarankan Inspektorat menyerahkan masalah ini ke Kejaksaan setempat, karna ini masalah kredibilitas Inspektorat yang di yang dipertaruhkan dengan banyaknya temuan LHP BPK seperti di Kesbangpol ini.
Saat disinggung apa langkah kedepannya dalam menyikapi masalah ini, Ia mengatakan, sedang membangun komunikasi dan menggalang teman-teman organisasi yang ada untuk menyiapkan aksi dalam menyambut HUT RI ke-77 dalam bentuk aliansi bersama-sama organisasi lain yang merasa dirugikan dengan kebijakan tebang pilih selama ini.
“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan permasalahan ini. Agar APH mengusut tuntas masalah ini, sehingga persoalan-persoalan demikian tidak terjadi lagi,”tutupnya.
