MIMBARPUBLIK.COM, Bintan – Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengikuti pengarahan oleh Presiden RI, Joko Widodo tentang pengendalian inflasi didaerah secara daring di Kantor Bapelitbang Bintan, Senin (12/9) siang.
Dalam rapat tersebut, Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan juga didampingi Pj Sekda Bintan, Ronny Kartika, Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Bintan, Kadis Perikanan Bintan, Kadis Ketahanan Pangan Bintan, Kadis Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan, Kadis Kominfo Bintan, Kadis Sosial Bintan dan jajaran dinas terkait lainnya.
Dalam arahan Presiden RI, Joko Widodo yang diikuti oleh seluruh kepala daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia menyampaikan arahan terkait kebersamaan dan kekompakan dalam keberhasilan pengendalian inflasi didaerah.
Presiden RI, Jokowi juga menyebutkan bahwa saat ini ada 10 Provinsi inflasi tertinggi di Indonesia meliputi Provinsi Jambi 7,7 %, Provinsi Sumbar 7,1 %, Provinsi Kalteng 6,9 %, Provinsi Maluku 6,7 % , Provinsi Papua 6,5 %, Provinsi Bali 6,4 %, Provinsi Babel 6,4 % , Provinsi Aceh 6,3 % , Provinsi Sulteng 6,2 % dan Provinsi Kepri 6 %.
Menurutnya juga bahwa saat ini, ada sekitar 2,17 triliun rupiah yang berasal dari dana transfer umum serta sisa anggaran 16,4 triliun rupiah yang berasal dari belanja tidak terduga dapat dipergunakan sebagai instrumen daerah dalam pengendalian inflasi.
“Oleh sebab itu saya minta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar dapat bersama-sama kita bekerja dalam pengendalian inflasi. Saya yakin insyaallah kita bisa melakukannya sehingga inflasi di tahun ini harapannya bisa dikendalikan di bawah level 5 persen, “ujar Presiden RI, Joko Widodo.
Menindaklanjuti rapat tersebut, Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan menegaskan kepada Kepala OPD Bintan terkait hendaknya dapat menekan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap angka inflansi di Kabupaten Bintan khususnya lagi dari sektor pangan.
Menurutnya, langkah strategis dalam upaya pengendalian laju angka inflasi atas harga kebutuhan pokok dapat dilakukan berupa pengecekan secara intensif atas keterjangkauan harga, melakukan komunikasi yang efektif, memantau ketersediaan pasokan serta memastikan kelancaran dan distribusi bahan pokok tersebut.
” harus lebih intensif turun ke lapangan untuk mengecek harga pasar bahkan hingga ke jalur distribusinya. Jika inflasi dapat terjaga maka peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dicapai semaksimal mungkin,” tutupnya**
