BP Batam Bersama Kementerian ESDM Tinjau Ketahanan Energi Sektor Ketenagalistrikan di Batam

BP Batam, Kementerian ESDM, BPKP dan PLN Batam meninjau Waduk Duriangkang dan Tembesi. (Foto: Dok BP Batam)

MIMBARPUBLIK.COM, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PLN Batam melakukan peninjauan lapangan di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi dalam rangka melihat ketahanan energi sektor ketenagalistrikan di Batam, Rabu (21/9/2022).

Kunjungan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait ketenagalistrikan seperti kecukupan pasokan dan jaringan listrik, rasio elektrifikasi, hingga rencana perkembangan pembangunan ketenagalistrikan energi terbarukan (PLTS) di Batam.

“Mengenai kecukupan dan kebutuhan listrik di Batam, kita melihat dari rencana PLN Batam akan ada penambahan kapasitas dan pemindahan gardu ke Batam. Rencana jangka panjangnya yaitu interkoneksi Sumatera-Batam, jika investasi ini terealisasi maka ada tambahan sekitar 2000-3000 MW dan ini sangat besar,” kata Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa

Irfan menyebutkan untuk pengembangan PLTS sendiri akan dikembangkan dengan skala besar dan sudah masuk proyek strategis nasional. BP Batam berharap di tahap pertama ini, paling tidak ada 40 MW di Waduk Tembesi dan 720 MW di Waduk Duriangkang.

“Kedepan rencana kebutuhan di Batam banyak pengembangan besar, butuh dukungan listrik, seperti pengembangan di Rempang sesuai rencana induk, kebutuhannya bisa mencapai 2.000 MW. Kemudian, data center di Nongsa, jika 11 data center sudah terealisasi maka membutuhkan 500 MW,” sebut Irfan.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini apa yang kita rencanakan bisa sinkron dengan rencana PLN, ESDM dan didukung oleh seluruh pihak yang terkait,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Reinaldy Agung mengatakan peninjauan lapangan ini tindak lanjut dari rapat terbatas yang di pimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Juni 2022 lalu, itu terkait antisipasi krisis pangan dan energi.

“Kondisi global saat ini tidak menentu, sehingga menyebabkan harga komoditas dunia terus meningkat. Aspek ketersediaan utamanya sumber energi, di mana Batam sangat bergantung pada gas. Kalau kita lihat dari sisi cadangan sendiri sebenarnya tidak sampai 20 tahun lagi gas kita akan habis. Jadi memang perubahan transformasi ke energi EBT itu sudah menjadi suatu ke niscayaan,” jelas Reinaldy.

Ia pun meyakini kebutuhan listrik akan terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. “Sehingga langkah-langkah antisipasi segera harus dilakukan supaya tidak terlambat dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat,” ujarnya.

Analis Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Firdaus Pioneertha Ibo, menyampaikan pihaknya juga fokus kepada rasio elektrifikasi dan System Average Interruption Duration Index, System Average Interruption Frequency Index dimana terdapat kurang lebih 20 pulau yang masih belum dialiri listrik di Batam khususnya dan Kepri umumnya.

“Kedepan baik dari kebijakan dedisilesasi, konversi dari PLTD ke PLTS dan atau juga grip paket laut semoga bisa mendorong peningkatan rasio eletrikfikasi juga,” imbunya.

Sementara, EVP PPRM PLN Batam, Mohammad Arief Rachman menyatakan saat ini kondisi pelistrikan di Batam bisa dikatakan cukup, namun menurutnya Batam harus punya cadangan operasi minimal 20 persen.

“Tentu kita perlu dukungan dari pemerintah agar ada sumber pasokan gas dari sumber lain,” ucapnya.

Review us!