MIMBARPUBLIK.COM, JAKARTA – DPP LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menyampaikan pernyataan publik terkait peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu (1/10) malam.
Dalam pernyataan publik tersebut, Presiden DPP LIRA, Andi Syafrani menyampaikan bahwa LIRA sangat berduka dengan tragedi yang merenggut nyawa supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan tadi malam. Andi Syafrani juga meminta agar peristiwa itu diusut dengan serius oleh Tim Independen untuk memastikan temuan fakta yang benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“LIRA sangat berduka dengan tragedi yang merenggut nyawa para supporter sepakbola di Stadion Kanjuruhan Malang tadi malam. Jumlah nyawa rakyat sebanyak hampir 200 orang bukanlah jumlah yang sedikit untuk jadi korban pertandingan sepakbola,” ujar Andi Syafrani dalam pernyataan publik di Jakarta, (2/10).
Tragedi Stadion Kanjuruhan merupakan fakta bahwa ini akan menjadi peristiwa berdarah terbesar kedua di dunia dalam lingkup kejadian pertandingan sepak bola. Satu nyawa saja, kata Andi sangat penting artinya bagi kehidupan apalagi jumlah korban sebanyak itu. Oleh karena itu, Andi menekankan bahwa sudah sepantasnya Presiden Indonesia menyampaikan hari ini sebagai hari berkabung nasional baik dengan menegakkan bendera setengah tiang atau tidak sebagai bentuk simpati dan empati bagi korban dan keluarganya.
Dia juga meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk tidak menyebarkan berita, konten, gambar, video dan apapun terkait peristiwa yang hanya akan menambah kesedihan dan kedukaan. Andi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia agar berdoa dan bertakziah terhadap keluarga korban, khususnya bagi relawan dan pengurus LIRA di seluruh Malang dan Jawa Timur.
“Peristiwa ini harus diusut dengan serius oleh tim independen untuk memastikan temuan fakta yang benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan adanya kesalahan dalam terjadinya peristiwa tersebut, maka pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab harus diberikan hukuman,” tegasnya.
Untuk saat ini, Andi menegaskan agar seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab harus dihentikan dulu aktivitasnya agar bisa diselidiki dengan objektif. Jika diduga ada pelanggaran HAM yang serius, maka seluruh institusi negara yang berwenang dan juga lembaga lainnya yang independen diharapkan segera melakukan tindakan sesuai hukum untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran ini.
Menurutnya, hal ini adalah momen evaluasi nasional terkait tata kelola pertandiungan olahraga tidak hanya sepakbola di negeri ini. Seluruh pihak terkait tata kelola ini diharapkan dapat membuat langkah kebijakan yang lebih baik ke depan dengan pendekatan nol korban nyawa dalam setiap pertandingan yang melibatkan massa. Protap pengamanan kepolisian pun harus dievaluasi ulang dengan pendekatan yang sama.
“Jika diperlukan, copot jabatan semua pemegang otoritas terkait akibat peristiwa ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.
